PERBANDINGAN SUMBER HUKUM ANTARA HUKUM INGGRIS DENGAN HUKUM ROMAWI JERMAN(EROPA KONTINENTAL)


PERBANDINGAN SUMBER HUKUM ANTARA HUKUM INGGRIS DENGAN HUKUM ROMAWI JERMAN(EROPA KONTINENTAL)

I .SUMBER HUKUM SISTEM HUKUM INGGRIS

Sumber hukum dalam sistem hukum inggris secara berurutan adalah sebagai berikut :

  1. Yurisprudensi.
  2. Statuta Law.
  3. Custom.
  4. Reason/akal sehat.

A . Yurisprudensi

Yurisprudensi di inggris merupakan sumber hukum yang paling penting sebagai bahan pembentukan hukum. Yurisprudensi di inggris (case law) terikat pada asas Share Decisis ialah suatu asas bahwa keputusan hakim yang terdahulu harus di ikuti oleh hakim yang membuat keputusan kemudian. Kalau di tinjau dari asas tersebut hukum di inggris tentunnya tidak mempunyai kemajuan. Di dalam kennyataannya tidak demikian dan hukum yang baru tetap terbentuk, karena hakim yang memutuskan kemudian mempunnyai ukuran ukuran tertentu.

B . Statuta law

Statuta law adalah peraturan yang di buat oleh parlemen inggris, jadi dapat di samakan dengan peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan merupakan sumber hukum kedua dalam hukum inggris. Statuta law berfungsi sebagai koreksi(penambah) terhadap common law yang kadang-kadang belum lengkap, jadi tidak di buat untuk mengatur suatu bidang secara menyeluruh.

Statuta law sedikit banyak dianggap sebagai hukum yang bercorak asing dan tidak mempunnyai corak inggris.

C . Custom

Custom adalah kebiasaan yang sudah berlaku berabad-abad di inggris dan sudah merupakan sumber nilai-nilai. Dari nilai-nilai inilah hakim menggali serta membentuk norma-norma hukumnnya. Setelah custom itu di tuangkan dalam peraturan peradilan maka custom itu menjadi common law. Jadi terbentuknnya hukum di inggris itu adalah karena telah di tuangkannnya custom oleh hakim dalam suatu putusan pengadilan.

D . reason (akal sehat)

Reason atau akal sehat adalah sumber hukum yang ke empat dalam hukum inggris. Reason berfungsi sebagai sumber hukum jika sumber hukum yang lain tidak memberi penyelesaian terhadap perkara yang di tangani oleh hakim, artinya tidak di dapatkan norma hukum yang mampu memberi penyelesaian mengenai perkara yang sedang di periksa.

II . SUMBER HUKUM SISTEM ROMAWI-JERMAN (EROPA KONTINENTAL)

A . Penemuan hukum

Negara-negara yang menganut sistem hukum romawi jerman mempunyai sistem pengaturan sumber hukum yang pada pokoknnya adalah tertulis. Di negara-negara ini sumber hukum yang utama adalah perundang-undangan. Baik berupa undang-undang, kodifikasi atau produk-produk legislatif yang lain.setelah itu baru bergiliran hukum yang lain.

Penemuan hukum bukan lagi merupakan silogisme semata-mata sebagai mana di artikan dalam masa jayannya aliran kodifikasi, melainkan proses penemuan hukum di artikan sungguh-sungguh sebagai proses penciptaan hukum dengan jalan penggunaan bermacam-macam metode penafsiran oleh para hakim dalam usahannya menemukan hukum yang tepat dan adil.

B . Sumber-sumber hukum sebagai faktor penemuan hukum

A ) Perundang-undangan

Pada umumnya negara-negara yang menganut sistem hukum romawi jerman dalam usahannya untuk mendapatkan hukum yang adil dan tepat ialah pertama-tama berdasarkan undang-undang lebih-lebih dalam abad ke 19 yakni saat berkuasannya aliran hukum positif.

a . Pertama-tama yang di sebut perundang-undangan yang berbentuk konstitusi tertulis.

Di semua negara yang menganut sistem hukum romawi-jerman mempunyai konstitusi yang berbentuk tertulis yaitu pengaturan mengenai organisasi kenegaraan, hak-hak kewarganegaraan dan sebagainnya. Di tinjau dari segi politis konstitusi ini di pandang sebagai suatu perundang-undangan yang mempunyai derajat tinggi. Juga dari sudut yuridis konstitusi di beri fungsi yang lebih menonjol di bandingkan dengan bentuk perundang-undangan yang lain.

b . perundang-undangan yang berbentuk kodifikasi

lazimnya yang di muat dalam kodifikasi adalah asas-asas hukum yang bersifat universal artinya asas-asas hukum yang juga terdapat dalam hukum-hukum nasional negara-negara lain. Negara-negara dalam lingkungan hukum romawi-jerman pada umumnya mempunyai kodifikasi dan materi yang di masukan dalam kodifikasi adalah sama, tegasnya materi hukum perdata, hukum pidana, hukum daagang, hukum acara pidana dan hukum acara perdata di masukan dalam satu kodifikasi sedangkan hukum administrasi, hukum fiskal serta hukum perburuhan tidak di ikut sertakan di dalam kodifikasi.

c . Peraturan-peraturan dari instansi pemerintahan bukan badan legislatif.

Sebagai urutan setelah undang-undang adalah peraturan-peraturan yang di buat oleh instansi-instansi pemerintah bukan oleh badan legislatif pada mulanya peraturan ini merupakan peraturan untuk melaksanakan unadang-undang. Di zaman moderen ini dimana urusan pemerintah sudah begitu luas dan komplek sudah tidak mungkin lagi untuk membuat undang-undang yang mengatur secara terperinci dan menyeluruh(keseluruhan urusan pemerintahan). Berhubungan dengan itu maka undang-undang sekarang lazimnya hanya mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan peraturah pelaksanaanya di serahkan pada administrasi.

d . Peraturan Tertulis

peraturan-peraturan tertulis ini terdiri dari yang merupakan instruksi dan sirkuler uraian dari administrasi mengenai cara yang mengartikan dan menafsirkan peraturan-peratuaran hukum yang terpenting bagi pelaksanaaan dalam praktiknya.

B) Hukum Kebiasaan.

Mengenai peranan hukum kebiasaan sebagai sumber hukum maka dalam ilmu hukum terdapat berbagai-bagai pandangan diantaranya :

Levy Bruhl dalam bukunya sosiologi du droit mengatakan bahwa hukum kebiasaan mempunyai peranan dalam proses penemuan hukum, dalam arti merupakan pegangan bagi pembentuk undang-undang, maupun para hakim dalam usaha menemukan hukum yang tepat dan adil. Menurut aliran ini hukum kebiasaan dalam semua sistem hukum memegang peranan dominan. Lain halnya dengan pandangan aliran positivisme.

C) Yurisprudensi.

Dewasa ini secara umum sudah di akui dalam ilmu pengetahuan hukum bahwa di samping undang-undang masih terdapat sumber hukum lain, diantaranya yurisprudensi. Hal tersebut merupakan ciri dari negara-negara hukum romawi Jerman. Dimana-mana terdapat kumpulan keputusan badan pengadilan yang pengumpulanya di peruntukan bagi para praktisi hukum dan pada umumnya memuat putusan-putusan pengadilan yang penting bagi perkembangan hukum. Kumpulan-kumpulan yurisprudensi ini juga di gunakan oleh ilmu pengetahuan di negara-negara lain seperti yurisprudensi prancis yang berpengaruh besar terhadap ilmu hukum dan yurisprudensi negara lain.

D) Ilmu Hukum.

Ilmu hukum mempunyai pengaruh terhadap teori-teori hukum, pembentukan hukum maupun praktik hukum dalam arti merangsang pembentuk undang-undang untuk mengembangkan hukum dengan membentuk perundang-undangan baru dengan menuangkan gagasan baru, pengertian serta asas-asas hukum baru dalam bentuk perundang-undangan. Di samping itu ilmu hukum juga merangsang praktik hukum untuk berbuat demikian melalui saluran praktiknya. Dalam arti demikian tidak ada keberatan untuk mengangggap ilmu hukum sebagai sumber hukum yang bersifat tidak langsung.

C . Asas Hukum  

Undang-undang mengundang partisipasi ilmu hukum dengan menentukan bahwa hakim dalam melaksanakan peradilan memperhatikan dan berpedomian pada norma-norman keadilan, kebiasaan atau norma-norma hukum alam(pasal 7 code civil austria), atau memperkenankan hakim menyimpang dalam arti tidak menerapkan undang-undang tertentu, jika undang-undang itu ternyata bertentangan dengan norma-norma kesusilaan atau ketertiban umum. Sebab dengan di gunakanya norma-norma koretif tersebut maka ilmu hukum ikut berbicara sebagai penemu dan perumus norma-norma korektif itu.

D . Penafsiran Undang-Undang.

Penerapan undang-undang oleh penguasa ynag berwenang banyak tergantung dari cara penafsiran undang-undang itu oleh mereka yang menerapkanya. Hal ini telah secara umum diakui dalam ilmu hukum. Berbagai metode penafsiran telah diketengahkan dalam ilmu pengetahuan hukum dari cara penafsiran exegese(penafsiran menurut huruf atau kata) sampai ke penafsiran menurut Freie rechtslehre(aliran yang beranggapan bahwa hakim tidak terikat pada perundang-undangan). Tidak mudah untuk menentukan pengaruh apa yang di pancarkan oleh teori penafsiran di berbagai negara dalam keluarga hukum romawi jerman.Lazimnya undang-undang tidak menentukan suatu cara penafsiran tertentu

About muhammad muaz

kalem,kaku....
This entry was posted in knowledge category. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s