HUKUM ACARA PERDATA


HUKUM ACARA PERDATA
Resume Oleh Muhammad Muaz
Buku Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H.

Hukum acara perdata adalah peraturan hokum yang mengatur bagaimana caranya menjamin di taatinya hokum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hokum acara perdata adalah peraturan hokum yang menentukan bagaiman caranya menjamin pelaksanaan hokum perdata materil. Lebih kongkrit lagi dapat di katakan, bahwa hokum acara perdata mengatur tentang bagaiman caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaannya dari putusanya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hokum yang di berikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan menghakimi sendiri.
Mengenai tindakan menghakimi sendiri ini ada tiga pendapat :
1. Van Boneval Faure : Tindakan menghakimi sendiri itu sama sekali tidak di benarkan. Alasanya ialah, bahwa oleh karena hokum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hokum bagi para pihak melalui pengadilan, maka tindakan-tindakan diluar upaya-upaya tersebut yang dapat di anggap sebagai tindakan menghakimi sendiri, dilarang.
2. Cleveringan : tindakan menghakimi sendiri pada asasnya di bolehkan atau di benarkan, dengan pengertian, bahwa yang melakukanya di anggap melakukan perbuatan melawan hokum.
3. Rutten : tindakan menghakimi sendiri pada asasnya tidak di benarkan, akan tetapi apabila peraturan yang ada tidak cukup member perlindungan, maka tindakan menghakimi sendiri itu secara tidak tertulis di benarkan.

Tuntutan hak seperti yang telah di uraikan di atas sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hokum yang di berikan oleh pengadilan untuk mencegah “eigenrichting” ada 2 macam :
a. Gugatan : tuntutan hak yang mengandung sengketa, dimana terdapat sekuang-kurangnya dua pihak.
b. Permohonan : tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, dimana hanya terdapat satu pihak saja.
Dalam hokum acara perdata di kenal dengan dua macam peradilan yaitu :
1) Peradilan volunter(volunteer juristictie) : peradilan yang bersifat suka rela atau peradilan yang tidak sesungguhnya.seperti tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang merupakan permohonan.
2) Peradilan contentious(contentious jurisdictie) :peradilan yang sesungguhnya.seperti gugatan yang mengandung sengketa.
Objek dari hokum acara perdata ialah keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan hokum perdata materil dengan perantaraan kekuasaan Negara.
Hokum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan yaitu :
1. Pendahuluan : tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan.
2. Penentuan : dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusanya.
3. Pelaksanaan : tapap pelaksanaan diadakan pelaksanaan dari pada putusan.

About muhammad muaz

kalem,kaku....
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to HUKUM ACARA PERDATA

  1. fx says:

    ringkasan ini cukup membantu..

  2. lionrebonk says:

    tulisan d atur sedikirt brow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s