PERBANDINGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM


PERBANDINGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

RESUME OLEH : MUHAMMAD MUAZ

Suatu perbuatan melawan hokum terjadi jika ada aturan hokum yang di langgar. Landasan teori yang menjadi dasar berpijak bagi perbuatan melawan hokum versi hokum anglo saxon, yang di sebut dengan istilah “tort”, adalah “setiap orang berbuat atas resikonya sendiri” (a man acts at his peril). Karena itu, dia akan bertanggung jawab jika dia telah melalaikan “kewajibanya” (duty) sehingga unsur kewajiban merupakan rukun utama bagi suatu perbuatan melawan hokum. Pelanggaran kewajiban ini baru terjadi jika di lakukan dengan adanya unsur “kesengajaan” (intentional) atau unsure kelalain (negligence).

Salah satu bentuk tertua dari perbuatan melawan hokum adalah tindakan penghinaan (insult). Tindakan penghinaan ini di pandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan ketertiban umum sehingga perlu di atur oleh hokum, baik perdata maupun pidana. Dalam hokum yunani dan romawi kuno, terdapat ketentuan tentang larangan melakukan penghinaan atau menyakiti orang lain, yaitu sebagai berikut :

  • Penghinaan/ menyakiti tetangga.
  • Penghinaan/ menyakiti anggota keluarga.
  • Penghinaan terhadap dewa, antara lain dengan tidak mematuhi kontrak yang telah di saksikan oleh dewa-dewa.
  • Penghinaan/menyakiti masyarakat.

( Roscoe pound, 1954 :76)

Di samping itu, dalam hokum romawi sebenarnya juga sudah di kenal beberapa jenis perbuatan melawan hokum, misalnya sebagai berikut :

  • Furtum (conversion)
  • Rapina (forceable conversion)
  • Iniluria (willful aggression upon personality).
  • Dammum iniluria datum (wrongful injury to property).

Kemudian, dalam Digest dari Justinian, yang merupakan sumber hokum utama dari hokum romawi, di kenal empat macam perbuatan melawan hokum yang kemudian di kenal dengan sebutan quasi delict. Keempat quasi delict tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Tanggung jawab berdasarkan Res Suspensae.
  2. Tanggung jawab dari orang yang menaburkan atau melempar benda-benda.
  3. Tanggung jawab pemilik kapal, penjaga hotel, dan penjaga kandang.
  4. Tanggung jawab hakim yang memberikan putusan yang salah (silitem suam fecerit=if he made the case his own).

Yang di maksud dengan tanggung jawab yang berdasarkan Res Suspensae adalah tanggung jawab dari penghuni suatu gedung yang menggantungkan(suspend) sesuatu benda di atap gedung yang di bawahnya banyak orang lalu lalang, dimana jika benda yang di gantung tersebut jatuh, dapat menimpa orang yang lalu lalang tersebut. Penghuni gedung tersebut harus bertanggung jawabsecara perdata(ganti rugi) tanpa melihat apakah penghuni gedung tersebut bersalah atau tidak(strict liability). Penghuni bangunan tersebut bertanggung jawab berdasarkan Lex aquilia.

Selanjutnya yang di maksud dengan tanggung jawab dari orang yang menaburkan atau melempar benda-benda. Dalam hal ini, jika seseorang melemparkan atau menaburkan benda ke luar dari suatu bangunan ke tempat dimana masyarakat sering lewat atau berdiri, penghuni bangunan tersebut harus membayar ganti kerugian dua kali lipat, jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian maka ganti ruginya adalah 50 (lima puluh) aurei.

Kemudian tanggung jawab dari pemilik kapal, penjaga hotel, dan penjaga kandang. Ini adalah semacam tanggung jawab pengganti (vicarious liability), karena dalam hal ini yang di persalahkan adalah pemilik kapal, penjaga hotel, atau penjaga kandang, meskipum yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain adalah pegawainya.

Quasi delict selanjutnya ialah tindakan hakim yang memberikan putusan yang salah yang menguntungkan dirinya sendiri.

Ketentuan-ketentuan tentang quasi delict dalam hokum romawi tersebut merupakan asal muasal Doktrin “tanggung jawab mutlak” (strict liability) dan tanggung jawab pengganti(vicarious liability). Doktrin tanggung jawab pengagnti tersebut terus berkembang sampai saat ini, yang menghiasi banyak kitab undang-undang di dunia, seperti kitab undang-undang perdata di prancis, belanda, dan karenanya juga Indonesiaketentuanya terdapat dalam pasal 1367, pasal 1368, dan pasal 1369 kitab undang-undang hokum perdata yang pada pokoknya mengatur model-model tanggung jawab sebagai berikut :

  • Tanggung jawab guru terhadap tindakan muridnya.
  • Vis Malor, yakni tanggung jawab orang tua terhadap perbuatan anaknya.
  • Tanggung jawab kepala tukang/mandor terhadap para tukang di bawah pengawasanya.
  • Tanggung jawab majikan atas perbuatan yang di lakukan oleh buruh atau tanggung jawab atas kerugian yang di sebabkan oleh binatang miliknya/piaraanya.
  • Res Ruinosa, yakni tanggung jawab pemilik gedung atas robohnya gedung tersebut. Dalam hal ini, pemilik gedung tidak dapat mengelak dari tanggung jawab dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui/ patut menduga tentang adanya kerusakan pada gedugn/ konstruksi gedung tersebut atau tidak kuasa untuk mencegah gedung tersebut dari kehancurannya.
About these ads

About muhammad muaz

kalem,kaku....
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s