ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

ILMU KEDOKTERAN FORENSIK

Dr. Bambang Prameng N SpF

Ruang Lingkup IKF dan Medikolegal Dalam memecahkan problema tindak pidana yang sudah berlangsung berabad – abad penegak hukum menggunakan konsep-konsep :

Judicea Dei ( yg disebut Trial By Ordeal ):

Judicea Ignis

Judicea Aque

Judicea Offae

Konsep pengakuan di bawah sumpah

C. Konsep saksi     berkembang menjadi saksi ahli untuk menjelaskan barang bukti berdasarkan keilmuan masing- masing. Khusus untuk barang bukti yang berasal dari tubuh manusia dimanfaatkan dokter, lebih khusus lagi Ahli Kedokteran Forensik

Ilmu  Forensic atau Forensic Sciences

I Ked Forensik

I Ked Gigi Forensik

I Ked Jiwa Forensik

I Fisika Forensik

I Kimia Forensik

I Balistik Forensik

I Biologi Forensik

Dll yg masih berhubungan

Sejarah I.Ked Forensik secara singkat

Dimulai sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi karenamencuri apel  dan berkembang sesuai perkembangan manusia.

3000 tahun sebelum masehi orang – orang Cina sudah mempelajari efek racun terhadap tubuh manusia

Orang-orang Mesir sudah bisa menjelaskan mekanisme terjadinya luka pada tusukan dan bagaimana mendiagnoses patah tulang. Bahkan sudah ada aturan mengenai bagaimana dokter praktek.Otopsi sudah sering dilakukan tapi tidak jelas kaitannya dg proses Peradilan .

Otopsi

Otopsi yang I kali dilakukan atas jenazah J Caesar yang meninggal dengan 23 tusukan . Setelah diotopsi ternyata hanya satu tusukan pada sela iga ke IV dan langsung menembus ke jantung. Otopsi ini diklaim sebagai kasus otopsi Forensic yg pertama kali.

Pada zaman Raja Sulaiman pengadilan terhadap dua orang ibu yg memperebutkan bayi diklaim sebagai kasus Psikiatri Forensic yg I

V

Semenjak agama Kristen berkembang di Eropa disusul perkembangan agama Islam pelaksanaan otopsi menurun

Pada zaman Renaissance pelaksanaan otopsi berkembang lagi terbukti dengan terbitnya buku-buku Kedokteran Forensic :

The Washing Away of Wrong atau Hsi Duan Yu

The Penal Code in the Diocese of Bamberg

The Treatice on Forensic Medicine and Public Health ( Foderer Perancis )

The Complete Sytem of Police Medicine ( Peter Frank Jerman )

Ilmuwan – ilmuwan Eropa lainnya : Ambroise Pare ( Perancis ),Fortunato Fidelis dan Paulo Zacchia ( Italia), Penemu Arsen Ahli Kimia Arab.Wilhelmshire ahli kimia dari Swedia,Rose,James Mars bisa menemukan arsen dengan konsentrasi sangat kecil 1/1000 mg. Tehnik-tehnik baru dg Neutron Activition Analysis. Jelaslah Forensic Sciences sangatlah paling penting didalam mengungkap permasalahan pidana

Thanatologi

Kegunaan mempelajari Thanatologi

Menentukan seorang sudah mati atau belum

Menentukan saat kematian

Memperkirakan sebab kematian

Memperkirakan cara kematian

Posted in Uncategorized | Leave a comment

HAPUSNYA HAK MILIK ATAS TANAH

Munurut pasal 27 hak milik hapus apabila:

  1. tanahnya jatuh kepada negara :
  • karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18
  • karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
  • karena di terlantarkan
  • karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2

2. tanahnya musnah

Posted in Uncategorized | 1 Comment

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena
ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa
alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai
orangnya atau hukum yang diterapkan.

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan
atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang
atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77.

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh
tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang
berwenang mengadili perkara yang bersangkutan

Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada
ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang
telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan

Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4)
mengikuti acara praperadilan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BERITA ACARA

Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
a. pemeriksaan tersangka;
b. penangkapan;
c. penahanan;
d. penggeledahan;
e. pemasukan rumah;
f. penyitaan benda;
g. pemeriksaan surat;
h. pemeriksaan saksi;
i. pemeriksaan di tempat kejadian;
j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BANTUAN HUKUM

Bantuan hukum menurut undang-undang no 8 tahun 1981 ialah sebagai berikut :

BANTUAN HUKUM

Pasal 69
Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau
ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam
undang-undang ini.
Pasal 70
(1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi
dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap
waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
(2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya
dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat
pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan
membeii peringatan kepada penasihat hukum.
(3) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi
oleh pejabat yang tersebut pada ayat (2).
(4) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan
tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan apabila setelah itu
tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.
Pasal 71
(1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan
dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga
pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
(2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat (1)
dapat mendengar isi pembicaraan.
Pasal 72
Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang
bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan
pembelaannya.
Pasal 73
Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali
dikehendaki olehnya.
Pasal 74
Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka
sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang,
setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk
disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat
hukumnya serta pihak lain dalam proses

Posted in Uncategorized | Leave a comment

SYARAT SYARAT PERKAWINAN MENURUT UU NO 1 TH 1974

syarat – syarat perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 di jelaskan dalm pasal 6 sampai dengan pasal  12 sebagai berikut :

pasal 6

(1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
(4) dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
(5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukun masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara    seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

(1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pengertian Hukum Acara Pidana

Definisi Hukum Acara Pidana
1.Prof. Simon : HAP / hukum pidana formil : mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya untuk menghukum danmenngjatuhkan hukuman,dengan demikian ia memuat acara pidana .
2.Prof. Van hamel : HAP/hukum pidana formil adalah menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material.
3.Prof. Van hattum : HAP/ hukum pidana formil adalah memuat peraturan-peraturan yangmengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harusdiberlakukan secara nyata.
4.Kuhap/uu no.8/1981 : HAP adalah baru berproses dari adanya sangkaan sampai padaeksekusi.
5.Prof.Dr. Mr.L.J. Van Apeldoorn HAP adalah mengatur cara pemerintah menjagakelangsungan pelaksanaan hukum pidana material.
6.Menurut Seminar Nasional Pertama Tahun 1963 : Hukum Acara Pidana adalah NormaHukum berwujud wewenang yang diberikan kepada negara untuk bertindak adil , apabilaada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar.
7.Menurut Mochtar Kusuma Atmadja Hukum Pidana Formil adalah peraturan hukum pidanayang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materil.Hukum Pidana Formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukumseseorang yang dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut sebagai HukumAcara Pidana)
8.Menurut Irdan Dahlan itu merupakan peraturan tentang bagaimana hukum pidana (material)itu ditegakkan atau diacarakan.
9.Menurut Dr. A. Hamzah. SH hukum acara pidana merupakan bagian drai hukum pidanadalam arti yang luas. Hukm pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidanasubstantive (materiel) maupun hukm pidana formal atau hukum acara pidana.
10.Pandangan menurut Dr Bambang Poernomo, SH. Hukum acara pidana itu beranggapan bahwa hukum acara pidana mempunyai dasar norma-norma tersendiri, bahkan dilihat darisusunan serta substansi hukuim acara pidana mengandung struktur ambivalensi dari segi perlindungan manusia dan bersegi majemuk dari segi kewenangan alat perlengkapan Negara dalam rangka usaha mempertahankan pola integrasi kehidupan bermasyaraka
Posted in Uncategorized | Leave a comment